Dari Pemetaan UMKM ke Pemberdayaan Ekonomi Komunitas: Analisis Awal Database Toko, Warung, dan Usaha Mikro Jaringan Fatayat NU Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang

Abstrak

Pemetaan usaha mikro yang dilakukan melalui jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan tidak hanya memiliki jaringan sosial, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai basis pemberdayaan masyarakat. Artikel ini menganalisis data awal toko, warung, dan usaha mikro yang telah dipetakan pada sembilan wilayah di Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang. Berdasarkan pemetaan yang tersedia, terdapat 179 unit usaha, dengan 170 unit telah memiliki identifikasi jenis usaha dan sembilan unit masih berada dalam kategori “Lainnya/Tidak ada data”. Data tersebut belum dapat diperlakukan sebagai sensus seluruh UMKM Kecamatan Gondanglegi, melainkan sebagai database awal yang sedang dibangun oleh jaringan Fatayat. Saya memandang pemetaan ini bukan sekadar aktivitas pendataan lokasi usaha, tetapi sebagai tahap awal pembentukan ekosistem pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Dengan menggunakan perspektif participatory mapping, Asset-Based Community Development, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi usaha kecil, artikel ini menunjukkan bahwa langkah berikutnya bukan langsung memberikan pelatihan secara seragam, melainkan melakukan validasi dan profiling usaha, mengelompokkan usaha berdasarkan karakteristik dan kebutuhan, melakukan diagnosis persoalan, kemudian memberikan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing-masing kelompok. Dengan demikian, orientasi program dapat bergeser dari “mengadakan pelatihan UMKM” menuju “membangun UMKM agar naik kelas” melalui mekanisme data, pendampingan, jejaring, dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: UMKM, Fatayat NU, pemetaan partisipatif, pemberdayaan ekonomi, ABCD, pendampingan UMKM, Gondanglegi.

—

Pendahuluan

Pembicaraan mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat sering kali dimulai dari pertanyaan tentang program apa yang akan diberikan kepada masyarakat. Menurut saya, cara berpikir semacam ini perlu dibalik. Sebelum menentukan program, kita perlu mengetahui terlebih dahulu siapa yang akan didampingi, apa yang mereka kerjakan, di mana mereka berada, apa potensi yang mereka miliki, dan persoalan apa yang sebenarnya mereka hadapi. Dengan demikian, pemberdayaan tidak dimulai dari program, tetapi dari data. Prinsip ini sejalan dengan arah kebijakan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menempatkan pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, serta perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu sebagai bagian dari prinsip pemberdayaan UMKM (UU No. 20 Tahun 2008, Pasal 4).

Dalam konteks tersebut, pemetaan usaha mikro yang dilakukan melalui jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang memiliki arti yang lebih penting daripada sekadar menghasilkan daftar toko dan warung. Peta yang dihasilkan pada dasarnya telah memberikan gambaran awal mengenai keberadaan aktivitas ekonomi yang tersebar di dalam komunitas. Saya melihat data tersebut sebagai sebuah modal sosial dan modal ekonomi organisasi yang selama ini mungkin telah ada, tetapi belum sepenuhnya diolah menjadi basis kebijakan dan program pemberdayaan.

Kecamatan Gondanglegi sendiri secara administratif terdiri atas 14 desa, yaitu Gondanglegi Kulon, Gondanglegi Wetan, Putat Kidul, Sepanjang, Putat Lor, Urek-Urek, Ketawang, Putukrejo, Sumberjaya, Bulupitu, Ganjaran, Panggungrejo, Sukorejo, dan Sukosari. Karena itu, data yang dianalisis dalam artikel ini harus dipahami sebagai data dari sembilan wilayah yang telah berhasil dipetakan, bukan sebagai keseluruhan UMKM yang terdapat di seluruh Kecamatan Gondanglegi.

Posisi ini penting untuk ditegaskan agar angka 179 tidak salah dipahami sebagai jumlah seluruh UMKM di Kecamatan Gondanglegi. Angka tersebut merupakan jumlah unit usaha yang berhasil masuk ke database pemetaan pada tahap awal. Dengan kata lain, angka 179 lebih tepat disebut sebagai baseline database Fatayat, bukan sebagai angka populasi UMKM Kecamatan Gondanglegi. Pembatasan semacam ini penting karena kualitas suatu database bukan hanya ditentukan oleh jumlah entri, tetapi juga oleh kelengkapan variabel, konsistensi klasifikasi, validitas identitas usaha, dan kemungkinan data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan.

Secara lebih luas, kebutuhan terhadap data UMKM yang baik semakin penting karena karakteristik usaha mikro dan kecil sangat beragam. Publikasi BPS mengenai Profil Industri Mikro dan Kecil 2025, misalnya, tidak hanya melihat jumlah unit usaha, tetapi juga mencakup tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, permodalan, akses lembaga keuangan, kesulitan usaha, kemitraan, inovasi, penggunaan internet, dan distribusi pemasaran. Dengan demikian, data UMKM yang baik memang seharusnya bergerak dari sekadar mengetahui “usaha apa dan berada di mana” menuju kemampuan memahami “bagaimana usaha tersebut berjalan dan apa yang dibutuhkan untuk berkembang” (BPS, 2026).

Atas dasar itu, artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai keberhasilan UMKM yang telah dipetakan. Artikel ini merupakan analisis awal terhadap database sebagai dasar untuk merumuskan model pendampingan. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana data pemetaan yang telah tersedia dapat ditransformasikan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang terukur, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik usaha yang berada dalam jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang.

Pemetaan UMKM sebagai Titik Awal Pemberdayaan

Saya memandang pemetaan yang dilakukan Fatayat NU dapat dibaca melalui perspektif participatory mapping atau pemetaan partisipatif. Dalam kajian geografis, participatory mapping berkembang sebagai pendekatan pengumpulan data spasial yang memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam menghasilkan informasi tentang lingkungannya sendiri. Pendekatan ini dapat berbentuk mental mapping, sketch mapping, maupun participatory geographic information system (PGIS) (Denwood, Huck, & Lindley, 2022).

Yang penting dari pendekatan tersebut bukan hanya hasil petanya, tetapi proses bagaimana pengetahuan lokal dikonversikan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Karena itu, peta UMKM Fatayat sebaiknya tidak berhenti sebagai visualisasi titik-titik usaha. Peta tersebut perlu dikembangkan menjadi database ekonomi komunitas yang dapat diperbarui secara berkala dan digunakan untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.

Dari perspektif tersebut, saya melihat terdapat perubahan cara pandang yang penting. Sebelum ada pemetaan, toko, warung, bengkel, usaha makanan, usaha jasa, dan berbagai usaha lainnya mungkin hanya dipahami sebagai kegiatan ekonomi individual. Setelah dipetakan, usaha-usaha tersebut dapat dibaca sebagai bagian dari struktur ekonomi komunitas. Hubungan antara satu usaha dengan usaha lainnya mulai dapat dicari, demikian pula hubungan antara usaha dengan organisasi Fatayat, PAC, ranting, NU, lembaga keuangan, pemerintah, pasar, dan kemungkinan mitra usaha.

Dengan demikian, peta bukan tujuan akhir. Peta merupakan pintu masuk untuk membangun sistem informasi ekonomi komunitas. Dalam konteks pemberdayaan, nilai peta justru muncul ketika informasi spasial tersebut digunakan untuk menentukan siapa yang perlu didampingi, bentuk pendampingan yang dibutuhkan, dan bagaimana hubungan antarusaha dapat dikembangkan.

Gambaran Awal Database UMKM Fatayat

Berdasarkan pemetaan yang tersedia, terdapat 179 unit usaha yang tersebar pada sembilan wilayah. Saya sengaja menggunakan istilah “wilayah” karena tidak semua nama yang tercantum dalam peta perlu langsung diposisikan sebagai satuan administrasi desa. Dengan cara ini, analisis tetap mengikuti sumber data tanpa memberikan klaim administratif yang tidak diperlukan.

Tabel 1. Rekapitulasi Entry Unit Usaha Berdasarkan Wilayah Pemetaan

Sumber: Database/peta UMKM Jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang, 2026; diolah kembali untuk kepentingan analisis.

Data tersebut memperlihatkan bahwa pemetaan telah menghasilkan jumlah data yang cukup untuk dijadikan pilot database ekonomi komunitas. Namun, jumlah 179 belum dengan sendirinya menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi masing-masing wilayah. Jumlah usaha yang lebih banyak pada suatu wilayah tidak berarti bahwa wilayah tersebut memiliki UMKM yang lebih maju. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah usaha lebih sedikit tidak dapat langsung dianggap kurang berkembang. Untuk sampai pada kesimpulan tersebut diperlukan variabel tambahan seperti omzet, lama usaha, jumlah tenaga kerja, legalitas, akses pembiayaan, penggunaan teknologi, pemasaran, dan kemampuan pengembangan produk. Variabel-variabel tersebut juga menjadi bagian penting dalam profil IMK yang dikembangkan BPS (BPS, 2026).

Hal yang menarik dari database ini justru terletak pada keragaman jenis usaha. Peta memperlihatkan keberadaan toko kelontong, toko sembako, toko bangunan, toko umum, toko kosmetik, toko pakaian, warung makan, warung kopi, usaha makanan, bakery, catering, frozen food, bengkel, salon, pangkas rambut, konter telepon seluler, jasa pengiriman, jasa transportasi, fotokopi dan percetakan, jasa teknis, usaha pertanian, peternakan, kerajinan, serta berbagai bentuk usaha lainnya. Keragaman tersebut menunjukkan bahwa ekonomi komunitas tidak berdiri pada satu sektor saja.

Namun demikian, keragaman tersebut sekaligus menimbulkan persoalan metodologis. Nama usaha yang digunakan dalam pemetaan belum seluruhnya menggunakan klasifikasi yang seragam. Misalnya, usaha makanan dapat muncul dalam bentuk “warung makan”, “kedai”, “bakso”, “ayam geprek”, “catering”, atau “makanan ringan”. Demikian pula usaha perdagangan dapat muncul sebagai toko sembako, toko kelontong, toko umum, dan jenis toko khusus lainnya. Oleh karena itu, sebelum database digunakan untuk perencanaan program, diperlukan normalisasi kategori usaha agar berbagai nama yang secara substantif berada dalam kelompok yang sama dapat dianalisis secara konsisten.

Tabel 2. Status Awal Kelengkapan Identifikasi Jenis Usaha

Sumber: Database/peta UMKM Jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang, 2026; persentase dihitung dari 179 entri.

Angka tersebut memberikan satu temuan penting. Sekitar 95 persen data sudah mempunyai identifikasi jenis usaha, sedangkan sekitar lima persen masih memerlukan klarifikasi. Bagi saya, sembilan data yang belum jelas tersebut tidak seharusnya dianggap sebagai kekurangan yang harus disembunyikan. Justru data tersebut menunjukkan bahwa proses pemetaan masih hidup dan dapat terus diperbaiki. Dalam penelitian maupun pengelolaan database, transparansi mengenai data yang belum lengkap merupakan bagian penting dari kualitas informasi.

Dari Database ke Asset-Based Community Development

Kerangka teoritis yang menurut saya paling sesuai untuk membaca data ini adalah Asset-Based Community Development (ABCD). ABCD berangkat dari asumsi bahwa pembangunan masyarakat seharusnya tidak selalu dimulai dari daftar kekurangan masyarakat, tetapi dari aset yang telah dimiliki masyarakat. Aset tersebut dapat berupa keterampilan warga, hubungan sosial, organisasi lokal, institusi, sumber daya ekonomi, maupun kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya sendiri (McKnight, 2017).

Dalam perspektif tersebut, 179 unit usaha yang telah dipetakan tidak pertama-tama saya baca sebagai 179 UMKM yang mempunyai masalah. Saya lebih memilih membacanya sebagai 179 aset ekonomi komunitas yang memiliki tingkat kapasitas berbeda-beda. Ada usaha yang mungkin sudah stabil, ada yang baru tumbuh, ada yang masih bertahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan ada pula yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

Perubahan cara pandang ini sangat penting karena akan memengaruhi desain pendampingan. Jika UMKM dipandang sebagai kumpulan masalah, maka pendekatannya cenderung berupa pemberian bantuan. Tetapi jika UMKM dipandang sebagai aset, maka pendampingan diarahkan untuk menemukan kapasitas yang sudah ada, memperkuatnya, menghubungkannya dengan aset lain, dan menciptakan ekosistem yang memungkinkan usaha tersebut berkembang.

Dalam konteks Fatayat, konsep tersebut bahkan dapat dikembangkan lebih jauh. Fatayat sendiri merupakan aset organisasi. Ranting merupakan aset sosial. PAC merupakan aset koordinasi. Para kader yang memiliki kemampuan manajemen, pemasaran, teknologi digital, keuangan, desain, pendidikan, hukum, maupun kewirausahaan merupakan aset pengetahuan. Jaringan NU dan lembaga-lembaga yang berada di dalamnya merupakan aset kelembagaan. Dengan demikian, pemberdayaan UMKM tidak harus selalu bergantung pada pihak luar karena sebagian sumber daya pemberdayaan sebenarnya sudah berada di dalam komunitas.

Dari Pemetaan ke Profiling Usaha

Pada tahap ini saya melihat perlunya membedakan antara pemetaan dan profiling. Pemetaan menjawab pertanyaan dasar mengenai keberadaan dan lokasi usaha, sedangkan profiling mulai menjawab pertanyaan mengenai kondisi usaha. Perbedaan tersebut penting karena data yang sekarang tersedia sudah cukup untuk memulai pemetaan, tetapi belum cukup untuk menentukan bentuk pendampingan secara individual.

Profiling dapat dikembangkan secara bertahap tanpa harus langsung menggunakan instrumen yang terlalu rumit. Setiap unit usaha setidaknya perlu memiliki identitas pemilik, jenis usaha, lama menjalankan usaha, jumlah tenaga kerja, kisaran omzet, sumber modal, legalitas usaha, bentuk pemasaran, penggunaan media digital, persoalan utama, dan kebutuhan pengembangan usaha. Variabel semacam ini sejalan dengan pendekatan BPS yang melihat usaha mikro dan kecil tidak hanya dari jumlah unit, tetapi juga dari modal, kendala usaha, pelayanan usaha, penggunaan internet, inovasi, kemitraan, dan pemasaran (BPS, 2026).

Saya tidak menyarankan seluruh informasi tersebut harus dikumpulkan sekaligus. Justru database yang terlalu rumit sejak awal dapat membuat kader kesulitan melakukan pembaruan data. Yang lebih penting adalah membangun database bertingkat. Tahap pertama berisi identitas dan lokasi usaha. Tahap kedua berisi profil usaha. Tahap ketiga berisi diagnosis kebutuhan. Tahap berikutnya berisi perkembangan usaha setelah mendapatkan pendampingan.

Dengan model tersebut, database Fatayat tidak lagi menjadi dokumen statis. Database akan menjadi living database, yaitu database yang terus diperbarui mengikuti perkembangan usaha.

Mengapa Pendampingan Tidak Boleh Seragam

Salah satu kesalahan umum dalam program pemberdayaan UMKM adalah memberikan materi yang sama kepada semua pelaku usaha. Padahal usaha warung sembako, bengkel, usaha makanan, peternakan, salon, toko pakaian, jasa digital, dan usaha produksi mempunyai karakteristik yang berbeda. Karena itu, kebutuhan mereka juga berbeda.

OECD menunjukkan bahwa heterogenitas UMKM menyebabkan kebijakan digitalisasi dan pengembangan usaha perlu disesuaikan dengan sektor, fungsi usaha, dan karakteristik tempat usaha. Bentuk dukungan dapat mencakup peningkatan kesadaran, pelatihan, bantuan teknologi, akses pembiayaan, jejaring, serta pendampingan teknis (OECD, 2020).

Dengan dasar tersebut, saya memandang bahwa setelah database selesai divalidasi, Fatayat tidak perlu langsung mengadakan “pelatihan UMKM” dalam pengertian umum. Yang diperlukan terlebih dahulu adalah diagnosis UMKM. Diagnosis digunakan untuk mengetahui apakah persoalan utama suatu usaha berada pada produk, pemasaran, pencatatan keuangan, modal, legalitas, kemasan, digitalisasi, sumber daya manusia, jaringan pemasok, atau akses pasar.

Dengan demikian, bentuk pendampingan dapat dibuat berbeda berdasarkan kebutuhan. Usaha yang bermasalah pada pencatatan keuangan tidak perlu diberikan materi yang sama dengan usaha yang persoalannya berada pada pemasaran digital. Usaha makanan yang produknya sudah baik tetapi kemasannya belum layak membutuhkan intervensi yang berbeda dengan warung yang persoalan utamanya adalah perputaran modal. Pendekatan seperti ini akan membuat pendampingan lebih efisien karena sumber daya organisasi diarahkan pada persoalan yang benar-benar dihadapi pelaku usaha.

Pengelompokan Usaha sebagai Dasar Pendampingan

Berdasarkan keragaman usaha yang tampak pada peta, saya menyarankan agar klasifikasi awal tidak terlalu rinci. Kategori yang terlalu banyak justru akan menyulitkan analisis. Untuk kepentingan pendampingan, berbagai jenis usaha dapat dinormalisasi ke dalam kelompok besar, sementara jenis usaha spesifik tetap disimpan sebagai subkategori.

Tabel 3. Rancangan Klaster Analisis UMKM Fatayat

Tabel tersebut bukan klasifikasi statistik resmi seperti KBLI, tetapi merupakan klasifikasi program. Perbedaan ini perlu dipertahankan. KBLI digunakan untuk kepentingan klasifikasi usaha secara resmi, sedangkan klaster program digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan. Dengan demikian, keduanya tidak perlu dipertentangkan.

Data sebagai Dasar Menentukan Prioritas

Saya berpendapat bahwa ukuran keberhasilan tahap awal ini bukan seberapa cepat Fatayat menyelenggarakan pelatihan, tetapi seberapa baik organisasi mampu mengubah database menjadi keputusan program. Setelah 179 data tersebut divalidasi dan diprofilkan, kita akan dapat melihat kelompok usaha mana yang paling banyak, usaha mana yang paling membutuhkan pendampingan, usaha mana yang memiliki potensi pertumbuhan, dan usaha mana yang dapat menjadi contoh bagi usaha lainnya.

Pada tahap ini, database dapat digunakan untuk membuat matriks prioritas pendampingan. Matriks tersebut tidak perlu terlalu kompleks. Pada prinsipnya, setiap usaha dapat dibaca berdasarkan dua dimensi, yaitu tingkat kesiapan usaha dan tingkat kebutuhan pendampingan. Usaha yang memiliki potensi tinggi tetapi membutuhkan dukungan besar dapat menjadi prioritas utama. Usaha yang sudah relatif kuat dapat diarahkan menjadi model atau mentor bagi usaha lain. Sementara usaha yang masih sangat awal dapat diberikan pendampingan dasar terlebih dahulu.

Tabel 4. Kerangka Transformasi Database Menjadi Program Pendampingan

Tabel 4. Tahapan Pemetaan dan Pendampingan UMKM

Kerangka tersebut menurut saya lebih tepat dibandingkan pola lama yang berhenti pada kegiatan pelatihan. Pemberdayaan UMKM dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 memang diarahkan agar usaha dapat tumbuh menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, sehingga pemberdayaan harus dipahami sebagai proses, bukan kegiatan satu kali (UU No. 20 Tahun 2008).

Digitalisasi Bukan Tujuan, tetapi Instrumen

Salah satu arah yang mungkin muncul setelah pemetaan adalah digitalisasi UMKM. Saya melihat digitalisasi memang penting, tetapi tidak tepat apabila semua UMKM langsung diarahkan untuk masuk ke marketplace atau media sosial tanpa mengetahui kebutuhan dasarnya. Digitalisasi harus ditempatkan sebagai alat untuk menyelesaikan persoalan usaha, bukan sebagai tujuan yang berdiri sendiri.

OECD menunjukkan bahwa usaha kecil memiliki tingkat adopsi teknologi yang berbeda-beda dan menghadapi hambatan berupa keterbatasan keterampilan, kesadaran, sumber daya keuangan, serta kapasitas organisasi. Karena itu, intervensi digital perlu disesuaikan dengan karakteristik usaha dan tingkat kebutuhannya (OECD, 2020).

Bagi sebagian warung, digitalisasi mungkin cukup berupa pencatatan transaksi sederhana dan penggunaan WhatsApp Business. Bagi usaha kuliner, digitalisasi dapat diarahkan pada katalog produk, fotografi produk, pemesanan daring, dan pemasaran media sosial. Bagi usaha yang sudah berkembang, digitalisasi dapat bergerak menuju sistem inventori, pembayaran digital, pencatatan pelanggan, dan analisis penjualan. Dengan demikian, tidak semua UMKM harus dipaksa mencapai tingkat digitalisasi yang sama.

Membangun Ekosistem Ekonomi Fatayat

Menurut saya, tahap yang lebih penting setelah pendampingan individual adalah membangun hubungan antarusaha. Jika 179 unit usaha hanya dipandang sebagai 179 individu, maka dampaknya akan terbatas. Akan tetapi, apabila usaha-usaha tersebut dihubungkan menjadi jaringan ekonomi, maka terbuka kemungkinan terbentuknya ekosistem ekonomi komunitas.

Misalnya, usaha makanan dapat mengambil bahan baku dari usaha lain yang berada dalam jaringan. Toko dapat menjadi titik distribusi produk UMKM. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan desain dapat membantu usaha lain. Pelaku usaha digital dapat membantu pemasaran. Usaha yang telah lebih maju dapat menjadi tempat belajar bagi usaha yang masih berkembang. Organisasi dapat menjadi penghubung antara UMKM dengan lembaga pembiayaan, pemerintah, perguruan tinggi, maupun dunia usaha.

Dalam perspektif ABCD, hubungan tersebut penting karena pembangunan komunitas tidak hanya bergantung pada aset individual, tetapi juga pada kemampuan menghubungkan aset warga, asosiasi lokal, dan institusi pendukung sehingga terbentuk kapasitas komunitas yang lebih kuat (McKnight, 2017).

Di sinilah menurut saya letak keunggulan Fatayat. Organisasi tidak perlu menjadi lembaga pemberi modal bagi semua UMKM. Fatayat dapat mengambil posisi sebagai penghubung, pengorganisasi, pendamping, dan pengembang jejaring. Peran tersebut justru lebih realistis dan lebih berkelanjutan dibandingkan menjadikan organisasi sebagai sumber bantuan ekonomi bagi seluruh anggotanya.

Keterbatasan Data dan Arah Pengembangan Database

Saya perlu memberikan batasan terhadap hasil analisis ini. Pertama, database yang tersedia belum dapat disebut sebagai sensus UMKM Kecamatan Gondanglegi karena belum mencakup seluruh wilayah administratif kecamatan. Kedua, variabel yang tersedia dalam pemetaan awal terutama berkaitan dengan keberadaan, lokasi, dan jenis usaha, sehingga belum memungkinkan dilakukan analisis mengenai omzet, profitabilitas, tenaga kerja, akses modal, produktivitas, atau tingkat digitalisasi. Ketiga, terdapat sembilan entri yang masih berada dalam kategori “Lainnya/Tidak ada data”, sehingga validasi masih diperlukan. Keempat, beberapa nomenklatur jenis usaha perlu dinormalisasi agar analisis antarwilayah dapat dilakukan secara konsisten.

Keterbatasan tersebut tidak mengurangi nilai database. Justru keterbatasan tersebut menunjukkan tahap perkembangan database. Dalam kajian participatory mapping, transparansi mengenai bagaimana data dikumpulkan, siapa yang terlibat, informasi apa yang dicatat, dan bagaimana data dapat direplikasi merupakan bagian penting dari kualitas pemetaan (Denwood, Huck, & Lindley, 2022).

Karena itu, menurut saya, pekerjaan berikutnya bukan memperbanyak program, tetapi memperbaiki kualitas database. Data yang sudah ada perlu diverifikasi, dikonsolidasikan, dan dilengkapi secara bertahap. Setelah itu, database dapat menjadi dasar untuk menentukan UMKM yang akan menjadi sasaran pendampingan tahap pertama.

Kesimpulan

Pemetaan UMKM yang telah dilakukan melalui jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang menunjukkan adanya potensi ekonomi komunitas yang cukup nyata. Pada sembilan wilayah yang telah dipetakan terdapat 179 unit usaha, dengan 170 unit telah memiliki identifikasi jenis usaha dan sembilan unit masih memerlukan klarifikasi. Angka tersebut belum dapat diperlakukan sebagai jumlah seluruh UMKM Kecamatan Gondanglegi, tetapi sudah cukup kuat untuk dijadikan baseline database pemberdayaan ekonomi Fatayat.

Saya melihat nilai utama pemetaan ini bukan pada angka 179 semata, melainkan pada perubahan cara pandang yang dapat dibangun dari data tersebut. Toko, warung, bengkel, usaha makanan, jasa, peternakan, perdagangan, dan berbagai usaha lainnya tidak lagi dilihat sebagai aktivitas ekonomi yang berdiri sendiri. Semua dapat dipahami sebagai aset ekonomi yang berada di dalam jaringan sosial masyarakat. Perspektif ini sejalan dengan pendekatan Asset-Based Community Development yang menempatkan aset lokal, kemampuan warga, asosiasi masyarakat, dan institusi lokal sebagai fondasi pembangunan komunitas (McKnight, 2017).

Karena itu, saya tidak menyarankan agar tahap berikutnya langsung berupa pelatihan UMKM secara massal. Tahap berikutnya seharusnya berupa validasi database, profiling usaha, normalisasi kategori, diagnosis kebutuhan, dan pembentukan klaster UMKM. Dari proses tersebut baru ditentukan model pendampingan yang sesuai. Pendekatan ini lebih sejalan dengan prinsip pemberdayaan UMKM yang menekankan pengembangan usaha berbasis potensi daerah, peningkatan daya saing, dan perencanaan yang terpadu (UU No. 20 Tahun 2008).

Dengan demikian, arah pengembangan program Fatayat dapat dirumuskan dalam satu alur yang sederhana tetapi strategis: pemetaan → validasi → profiling → diagnosis → klasterisasi → pendampingan → monitoring → naik kelas → jejaring ekonomi. Dalam kerangka tersebut, database bukan produk akhir kegiatan, melainkan infrastruktur pengetahuan yang memungkinkan organisasi mengambil keputusan berdasarkan kondisi nyata anggotanya.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan program bukanlah berapa kali pelatihan dilaksanakan atau berapa banyak peserta yang hadir. Ukuran keberhasilannya adalah apakah usaha yang didampingi mengalami perubahan yang dapat dibuktikan, apakah pelaku usaha menjadi lebih mandiri, apakah akses pasar dan pembiayaan semakin terbuka, apakah penggunaan teknologi semakin tepat guna, dan apakah mulai terbentuk hubungan ekonomi antarpelaku usaha dalam jaringan Fatayat. Dengan demikian, pemetaan yang pada awalnya hanya menghasilkan titik-titik pada peta dapat berkembang menjadi ekosistem pemberdayaan ekonomi komunitas.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2026). Profil Industri Mikro dan Kecil 2025. Jakarta: BPS. Publikasi ini mencakup antara lain unit usaha, tenaga kerja, pendapatan, pengeluaran, permodalan, kendala usaha, kemitraan, inovasi, penggunaan internet, dan pemasaran.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2026). Profil Industri Mikro Kecil Provinsi Jawa Timur 2025. Surabaya: BPS Provinsi Jawa Timur.

Denwood, T., Huck, J. J., & Lindley, S. (2022). “Participatory Mapping: A Systematic Review and Open Science Framework for Future Research.” Annals of the American Association of Geographers, 112(8), 2324–2343.

McKnight, J. (2017). Asset-Based Community Development: The Essentials. Asset-Based Community Development Institute, DePaul University.

OECD. (2020). The Digital Transformation of SMEs. Paris: OECD Publishing.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini kemudian mengalami perubahan, antara lain melalui UU No. 6 Tahun 2023.

Sumber data primer: Database dan peta UMKM toko, warung, dan usaha mikro Jaringan Fatayat NU Kabupaten Malang, 2026.