Dua minggu terakhir saya sedang menulis Proposal Penelitian tentang Konsep al-Qur’an dan Koperasi. Sebuah tema yang mungkin tidak menarik bagi kebanyakan orang tetapi sangat menarik perhatian saya karena ada banyak fakta yang secara akademik perlu dicari penjelasannya. Di sini saya tidak akanmenceritakan tentang isi Proposal itu, tetapi perubahan arah saya pada sebuah informasi tentang Alladdin. Nama yang dulu saat kecilpernah saya kenal sebagai tokoh sakti.Tapi ini bukan Aladdin itu, Alladin yang lebih sakti dan lebih kaya.
Aladdin (Asset, Liability, Debt and Derivative Investment Network) ini milik BlackRock. Sebuah perusahaan dahsyat yang bergerak dalam salah satu infrastruktur digital paling berpengaruh dalam sistem keuangan global. Platform ini tidak sekadar alat bantu investasi, melainkan mesin “epistemik” yang memproduksi, memproses, dan memvalidasi pengetahuan keuangan dunia. Melalui Aladdin, risiko sebuah negara, obligasi publik, mata uang, dan stabilitas fiskal dianalisis secara real time dan menjadi rujukan utama bagi bank sentral, dana pensiun, dan pemerintah di banyak negara. Dalam konteks ini, Aladdin berfungsi sebagai “arsitek rasionalitas ekonomi global” yang menentukan apa yang dianggap aman, berisiko, atau layak dibiayai. Aladdin memiliki kesaktian mempengaruhi banyak kebijakan di seluruh dunia.
nah sekarang saya ingin pindah ke BlackRock, sebagai pemilik Aladdin menempati posisi unik. Ia bukan negara, tetapi memiliki kapasitas pengaruh yang sering kali melampaui otoritas negara. Ketika keputusan investasi berbasis Aladdin memengaruhi aliran modal global, maka kebijakan fiskal, moneter, dan pembangunan negara-negara berkembang secara tidak langsung dikondisikan oleh logika algoritmik yang dirancang di pusat kapital global. Negara yang tidak “ramah” terhadap metrik risiko versi Aladdin akan menghadapi biaya pinjaman lebih mahal, dan katanya akan mengalami tekanan pasar yang sistemik.
Di sisi lain, saya menjadi teringat pada Scopus, sebagai basis data akademik global milik Elsevier. Ia memainkan peran serupa dalam ranah pengetahuan dan pendidikan tinggi. Scopus tidak hanya mengindeks ilmu, tetapi menetapkan standar tentang apa yang disebut “ilmu bermutu”, “penelitian bereputasi”, dan “akademisi unggul”. Negara dan universitas yang ingin diakui secara global dipaksa menyesuaikan orientasi riset, bahasa ilmiah, dan agenda pengetahuan mereka agar kompatibel dengan logika Scopus. Scopus sakti, sesakti Aladdin.
Jika Aladdin mengontrol arus modal, maka Scopus mengontrol arus legitimasi intelektual. Keduanya bekerja di domain berbeda, tetapi memiliki kesamaan struktural, Keduanya adalah sistem privat yang beroperasi secara global dan menjadi rujukan wajib bagi institusi publik. Negara-negara Global South sering kali tidak memiliki kapasitas untuk menolak standar ini, karena keluar dari sistem berarti terpinggirkan dari pasar global atau ekosistem akademik internasional.
Dalam perspektif kekuasaan, hubungan Aladdin dan Scopus dapat dipahami sebagai bentuk soft control atau penguasaan non-teritorial. Tidak ada pendudukan militer, tetapi ada penyeragaman rasionalitas. Kebijakan ekonomi harus sesuai dengan model risiko global, dan kebijakan pendidikan harus selaras dengan metrik sitasi internasional. Dengan demikian, kedaulatan negara direduksi menjadi kemampuan menyesuaikan diri terhadap sistem yang tidak mereka rancang.
Lebih jauh, saya pikir Aladdin dan Scopus yang sama-sama beroperasi melalui klaim objektivitas teknologi. Algoritma risiko Aladdin dan metrik sitasi Scopus dipresentasikan sebagai netral dan ilmiah, padahal keduanya memuat asumsi ideologis tertentu, yaitu efisiensi pasar, bahasa Inggris sebagai lingua franca ilmu, dan dominasi institusi Barat sebagai pusat validasi. Di sinilah kekuasaan bekerja secara halus, melalui data, skor, dan peringkat, bukan melalui perintah langsung, sebagaimana atasan pada bawahan.
Implikasinya bagi negara berkembang sangat serius. Ketergantungan pada Aladdin dapat membuat kebijakan ekonomi nasional kehilangan ruang eksperimentasi, sementara ketergantungan pada Scopus dapat mematikan pengetahuan lokal, riset kontekstual, dan epistemologi non-Barat. Negara akhirnya mengejar “peringkat” dan “kepercayaan pasar” alih-alih kebutuhan rakyat dan problem struktural domestik.
Saya mengira dalam konteks ini, Aladdin dan Scopus memang bukanlah aktor yang berkolusi secara bisnis, tetapi beroperasi dalam ekosistem kekuasaan global yang saling menguatkan. Yang satu mengontrol apa yang layak dibiayai, yang lain mengontrol apa yang layak diketahui dan diakui. Keduanya menopang tatanan global di mana otoritas tidak lagi sepenuhnya berada di tangan negara, melainkan pada infrastruktur data privat berskala global.
Oleh karena itu, tantangan bagi negara seperti Indonesia bukan sekadar “mengejar ketertinggalan” dalam sistem Aladdin atau Scopus, melainkan membangun kedaulatan epistemik dan ekonomi secara bersamaan. Ini mencakup penguatan sistem penilaian riset nasional, pengembangan model ekonomi yang berakar pada kebutuhan lokal, serta keberanian politik untuk tidak sepenuhnya tunduk pada metrik global yang menyamar sebagai keniscayaan teknokratis. Tanpa itu, negara berisiko menjadi sekadar pengguna sistem, bukan penentu arah sejarahnya sendiri. Di sini lah PR besar Prabowo-Gibran jika ingin memerdekakan Indonesia seutuhnya.
