Ada pemimpin yang dikenang karena pidatonya. Ada yang dikenang karena gagasannya. Ada pula pemimpin yang dikenang karena kemampuannya menyelesaikan persoalan. Pada kategori terakhir inilah Ir. Sutami dan Umar bin Khattab menarik untuk ditempatkan dalam satu pembacaan sejarah. Keduanya hidup dalam zaman, lingkungan, sistem politik, dan konteks kebudayaan yang sama sekali berbeda. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad saw. dan khalifah kedua dalam sejarah Islam. Sutami adalah seorang insinyur sipil Indonesia yang kemudian menjadi Menteri Pekerjaan Umum pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto. Karena itu, keduanya tentu tidak dapat disamakan. Tetapi secara karakterologis terdapat sebuah kemiripan yang menarik: keduanya menunjukkan tipe kepemimpinan yang berangkat dari persoalan konkret dan bergerak menuju penyelesaian konkret. Dengan kata lain, keduanya memperlihatkan apa yang dapat disebut sebagai problem-solving leadership.
Pemimpin yang Berhadapan dengan Kenyataan
Kepemimpinan problem-solving tidak dimulai dari pertanyaan, “Apa yang harus saya katakan?” tetapi dari pertanyaan, “Apa persoalan yang sedang dihadapi dan apa yang harus dilakukan?” Di sinilah karakter Sutami menjadi menarik.
Sutami adalah seorang insinyur sipil lulusan Institut Teknologi Bandung. Sebelum menjadi menteri, ia telah berhadapan langsung dengan persoalan konstruksi dan pembangunan. Ia terlibat dalam berbagai proyek besar pada masa awal pembangunan Indonesia, termasuk Jembatan Ampera, Jembatan Semanggi, pembangunan fasilitas olahraga Asian Games, serta pekerjaan konstruksi Gedung MPR/DPR. Sebagai insinyur, persoalan tidak cukup dibicarakan. Persoalan harus dihitung, diuji, dirancang, dibangun, dan dipastikan dapat berdiri. Karena itu, karakter teknokratis Sutami bukan sekadar latar belakang pendidikannya. Ia menjadi cara berpikirnya.
Jembatan yang belum berdiri tidak menjadi berdiri hanya karena rapat tentang jembatan sudah dilakukan. Bangunan tidak menjadi kokoh karena pejabat memberikan pidato tentang pentingnya pembangunan. Dalam dunia teknik, terdapat ukuran yang sangat sederhana: berfungsi atau tidak berfungsi, kokoh atau tidak kokoh, selesai atau tidak selesai.
Karakter seperti inilah yang kemudian dibawanya ke dalam birokrasi pemerintahan. Sutami bahkan menjadi salah satu menteri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia mulai masuk pemerintahan pada 1964 dan tetap dipercaya hingga 1978, melewati pergantian pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Institut Teknologi Bandung mencatat masa pengabdiannya mencapai sekitar 13,5 tahun, dengan sekitar 12 tahun sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada enam kabinet.
Yang menarik, panjangnya masa jabatan tersebut tidak dibangun melalui politik pencitraan. Sutami dikenal sebagai pribadi yang sederhana dan profesional. Bahkan berbagai tulisan mengenai dirinya menggambarkan kehidupan pribadinya yang sangat jauh dari kemewahan seorang pejabat tinggi. Rumahnya disebut sederhana, bahkan pernah mengalami persoalan listrik karena keterlambatan pembayaran. Ia kemudian dikenang sebagai salah satu menteri paling sederhana dalam sejarah Indonesia.
Di sini kita mulai melihat hubungan yang menarik antara kompetensi dan karakter. Sutami bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaan. Ia juga tidak menjadikan jabatan sebagai jalan untuk mengubah pekerjaan menjadi kekayaan pribadi.
Umar: Dari Keadilan sebagai Nilai Menjadi Keadilan sebagai Sistem
Jika Sutami berangkat dari dunia konstruksi, Umar bin Khattab berangkat dari dunia pemerintahan yang sedang mengalami perubahan sangat besar. Ketika Umar menjadi khalifah pada 13 H/634 M, komunitas Muslim telah berkembang menjadi kekuatan politik yang wilayahnya semakin luas. Persoalannya bukan lagi semata-mata bagaimana mempertahankan sebuah komunitas di Madinah. Pemerintahan harus mengelola wilayah, pendapatan, tentara, tanah, masyarakat, pejabat, hukum, dan berbagai persoalan baru yang muncul akibat ekspansi. Dalam situasi seperti itu, kesalehan pribadi saja tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah kemampuan menerjemahkan nilai menjadi institusi.
Di sinilah karakter Umar menjadi penting dalam sejarah pemerintahan Islam. Berbagai kajian sejarah mencatat bahwa masa Umar ditandai dengan pembentukan dan penguatan struktur administrasi, pengelolaan keuangan, pembagian wilayah pemerintahan, serta mekanisme pengawasan terhadap pejabat. Kajian tentang pemerintahan Umar juga menekankan karakter manajerial, administratif, ketegasan, dan perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh paling penting adalah dīwān.
Encyclopaedia Iranica mencatat bahwa pada masa awal kekhalifahan Arab, Umar dikaitkan dengan pembentukan sebuah register atau dīwān, yang mencatat pembayaran pajak sekaligus nama-nama mereka yang berhak memperoleh tunjangan (ʿaṭāʾ). Institusi tersebut kemudian berkembang menjadi bagian penting dari administrasi pemerintahan Islam.
Hal ini penting secara konseptual. Umar tidak berhenti pada prinsip bahwa negara harus adil. Ia bertanya lebih jauh: bagaimana keadilan itu diadministrasikan? Tidak cukup mengatakan bahwa rakyat harus mendapatkan haknya. Harus ada catatan, mekanisme distribusi, pengelolaan keuangan, pejabat yang bertanggung jawab, dan sistem pengawasan.
Di sinilah kepemimpinan Umar memiliki dimensi institusional. Keadilan tidak hanya menjadi akhlak pribadi pemimpin, tetapi diusahakan menjadi mekanisme pemerintahan.
Dari “Adil” Menjadi “Bagaimana Keadilan Bekerja”
Dalam sejarah kepemimpinan, ini merupakan lompatan yang sangat penting. Banyak orang mampu berbicara tentang keadilan. Tetapi pemimpin yang problem-solving akan bertanya: Siapa yang mendapatkan hak? Dari mana sumber dananya? Siapa yang mengelolanya? Bagaimana pembagiannya dicatat? Bagaimana jika pejabat menyalahgunakan kewenangannya? Siapa yang mengawasinya? Bagaimana rakyat dapat menyampaikan pengaduan? Dengan demikian, problem-solving leadership tidak berhenti pada nilai, tetapi bergerak menuju mekanisme.
Inilah salah satu karakter penting Umar.
Kajian sejarah mengenai pemerintahan Umar menunjukkan bahwa ia melakukan pembaruan administratif dan meminta para sahabat senior tetap berada di Madinah untuk memberikan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan. Dengan demikian, ketegasan Umar tidak identik dengan pemerintahan seorang diri; terdapat dimensi konsultasi dan penggunaan sumber daya intelektual komunitas dalam pengambilan keputusan.
Bahkan dalam kajian sejarah pemerintahan Islam, Umar sering ditempatkan sebagai figur penting dalam proses institusionalisasi pemerintahan Islam awal. Sistem dīwān, administrasi wilayah, pengelolaan keuangan, dan pengawasan pemerintahan berkembang dalam konteks kebutuhan nyata sebuah masyarakat yang sedang mengalami transformasi besar. Karena itu, Umar menarik bukan hanya karena ia adil, tetapi karena ia berusaha membuat keadilan bekerja.
Sutami: Pembangunan sebagai Persoalan yang Harus Diselesaikan
Pola yang mirip dapat dibaca pada Sutami. Sebagai seorang insinyur, ia terbiasa dengan cara berpikir yang berbeda dari politisi. Persoalan pembangunan memiliki konsekuensi material yang sangat jelas. Jika konstruksi salah dihitung, bangunan dapat gagal. Jika desain tidak tepat, jembatan tidak aman. Jika pekerjaan tidak diselesaikan, masyarakat tidak mendapatkan manfaat. Karena itu, orientasi Sutami terhadap pembangunan cenderung konkret.
Institut Teknologi Bandung mencatat keterlibatan Sutami dalam pembangunan Jembatan Ampera dan penggunaan konstruksi beton pratekan dalam pembangunan Jembatan Semanggi. Ia juga terlibat dalam penguatan sejumlah bangunan untuk Asian Games IV dan pengembangan perhitungan konstruksi yang kemudian dikenal melalui pendekatan ultimate strength design.
Yang menarik bukan hanya daftar proyek tersebut. Yang menarik adalah cara berpikir yang berada di belakangnya.
Sutami tampaknya tidak melihat pembangunan sebagai slogan politik. Pembangunan adalah problem engineering yang harus dipecahkan. Di sinilah kita dapat memahami mengapa seorang teknokrat seperti Sutami dapat bertahan melewati dua rezim politik yang berbeda. Ia memiliki kompetensi yang dibutuhkan negara dan orientasinya terutama diarahkan kepada pekerjaan yang harus diselesaikan. Ia tidak dikenal sebagai tokoh politik yang membangun kekuasaan melalui jaringan partai atau retorika ideologis.
Dengan bahasa yang lebih sederhana: Sutami tidak menjadikan pembangunan sebagai bahan pembicaraan; ia menjadikan pembangunan sebagai pekerjaan.
Persamaan yang Lebih Dalam: Turun dari Menara Kekuasaan
Ada satu karakter lain yang mempertemukan keduanya: kedekatan dengan persoalan nyata. Umar dalam banyak tradisi sejarah Islam digambarkan tidak ingin kehidupan rakyat hanya diketahui melalui laporan pejabat. Tradisi historis tentang dirinya menampilkan seorang khalifah yang memberi perhatian langsung terhadap keadaan masyarakat dan mengawasi para pejabatnya. Literatur sejarah bahkan menggambarkan kuatnya perhatian Umar terhadap persoalan keadilan, administrasi, dan kondisi masyarakat.
Di sini terdapat prinsip kepemimpinan yang sangat penting: laporan tidak selalu identik dengan kenyataan. Seorang pemimpin yang hanya menerima laporan dapat hidup di dalam realitas yang telah disaring oleh bawahannya. Problem-solving leadership membutuhkan apa yang dapat disebut sebagai leadership proximity: kedekatan pemimpin dengan kenyataan.
Sutami memiliki karakter yang serupa melalui latar belakang profesinya. Ia bukan tipe pejabat yang sepenuhnya bekerja dari belakang meja. Dunia konstruksi menuntut keberadaan di lapangan. Proyek harus dilihat. Kondisi harus diperiksa. Perhitungan harus diuji terhadap kenyataan. Karena itu, baik Umar maupun Sutami memberikan pelajaran yang sama:
Pemimpin tidak boleh terlalu jauh dari masalah yang harus diselesaikannya.
Semakin jauh pemimpin dari realitas, semakin besar kemungkinan ia memimpin berdasarkan laporan, bukan berdasarkan kenyataan.
Ketegasan yang Berasal dari Tanggung Jawab
Kesamaan berikutnya adalah ketegasan. Umar dikenal sebagai figur yang tegas. Tetapi ketegasan Umar tidak semestinya dibaca sekadar sebagai watak keras. Dalam kerangka kepemimpinan, ketegasan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa tanggung jawab tidak berhenti sebagai norma.
Sutami juga dikenal memiliki karakter yang kuat dalam menjalankan pekerjaan. Dunia teknik sendiri membutuhkan disiplin semacam itu. Perhitungan tidak dapat dinegosiasikan hanya karena kepentingan politik. Struktur bangunan memiliki hukum fisika sendiri. Di sinilah kita menemukan bentuk kepemimpinan yang berbeda dari charismatic leadership.
Pemimpin karismatik dapat menggerakkan orang melalui pesona pribadi. Problem-solving leader menggerakkan organisasi melalui kejelasan masalah, standar kerja, disiplin, kompetensi, dan tanggung jawab. Umar mempunyai kekuatan politik dan moral untuk memastikan kebijakan berjalan. Sutami mempunyai kompetensi teknokratis untuk memastikan proyek berjalan.
Keduanya menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu membutuhkan kemampuan retorika yang spektakuler. Kadang-kadang kekuatan seorang pemimpin justru terlihat ketika ia menghadapi persoalan yang rumit dan berkata secara sederhana:
“Ini masalahnya. Mari kita selesaikan.”
Sutami Memang Bukan Umar
Umar adalah sahabat Rasulullah saw., seorang khalifah, pemimpin politik dan keagamaan, serta tokoh utama dalam pembentukan masyarakat dan pemerintahan Islam awal. Sutami adalah insinyur sipil dan teknokrat dalam negara modern Indonesia.
Umar bekerja dalam kerangka wahyu, sunnah, ijtihād, dan masyarakat Islam awal. Sutami bekerja dalam kerangka negara Republik Indonesia, birokrasi modern, ilmu teknik, dan kebijakan pembangunan. Karena itu, yang kita bandingkan bukan status sejarah, melainkan etos kepemimpinan.
Yang saya bandingkan adalah cara keduanya merespons persoalan: apakah kepemimpinan berhenti pada kata-kata atau bergerak menuju penyelesaian. Bahkan pada Umar sendiri, kita tidak boleh melakukan romantisasi. Kebijakan-kebijakannya lahir dari konteks sejarah yang kompleks dan tidak semuanya dapat dipindahkan begitu saja ke zaman modern. Sebagian kebijakannya juga menunjukkan proses ijtihād dan penyesuaian kebijakan terhadap perubahan kondisi sosial. Kajian modern mengenai ijtihad Umar, misalnya, menunjukkan bahwa sejumlah keputusan Umar berhubungan erat dengan pertimbangan kemaslahatan dan perubahan keadaan.
Justru di situlah nilai kepemimpinannya menjadi menarik. Umar tidak hanya bertanya apa bunyi aturan; ia juga bertanya bagaimana aturan itu menghasilkan kemaslahatan dalam kenyataan.
Belajar pada Sutami dan Umar
Jika karakter keduanya kita tarik ke dalam sebuah konsep, saya kira istilah yang paling tepat bukan sekadar kepemimpinan tegas, bukan pula sekadar kepemimpinan administratif. Konsepnya lebih dalam: Kepemimpinan Pemecahan Masalah
Pemimpin pemecahan masalah memiliki setidaknya lima karakter. Pertama, ia berangkat dari kenyataan, bukan dari keinginan untuk terlihat hebat. Kedua, ia mendefinisikan masalah secara jelas. Masalah yang tidak didefinisikan dengan baik akan menghasilkan kebijakan yang tidak tepat. Ketiga, ia menggunakan kompetensi. Karena itu kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari kifāyah—kemampuan yang memadai untuk menjalankan amanah. Keempat, ia mengubah nilai menjadi sistem. Keadilan harus mempunyai mekanisme; pembangunan harus mempunyai perencanaan; amanah harus mempunyai pengawasan. Kelima, ia mengukur keberhasilan dari dampak, bukan dari banyaknya rapat, pidato, dokumen, atau seremoni.
Dalam bahasa Qur’ani, prinsip ini sebenarnya mempunyai fondasi yang sangat kuat:
إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
“Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Alhasil [28]: 26)
Ayat ini menarik karena menyandingkan dua kualitas: al-qawwī dan al-amīn. Kekuatan tanpa amanah dapat menjadi kekuasaan yang berbahaya. Amanah tanpa kemampuan dapat menjadi niat baik yang tidak menghasilkan penyelesaian. Kepemimpinan membutuhkan keduanya. Di sinilah Sutami dan Umar dapat dibaca bersama. Sutami memperlihatkan kekuatan kompetensi. Umar memperlihatkan kekuatan tanggung jawab dan administrasi. Dan keduanya mengajarkan bahwa amanah tidak cukup hanya dengan niat baik. Amanah harus diwujudkan menjadi pekerjaan yang selesai dan kemaslahatan yang dirasakan.
“Jangan Hanya Bicara tentang Pembangunan; Bangunlah”
Jika karakter Sutami harus diringkas dalam satu kalimat, saya akan merumuskannya demikian: Sutami mengajarkan: jangan terlalu banyak berbicara tentang pembangunan; bangunlah. Sebab pada akhirnya sebuah jembatan harus berdiri, sebuah bendungan harus berfungsi, sebuah gedung harus kokoh, dan sebuah proyek harus memberi manfaat. Sedangkan Umar dapat diringkas dalam kalimat:
Umar mengajarkan: jangan hanya berbicara tentang keadilan; pastikan rakyat mendapatkannya.
Sebab keadilan yang hanya menjadi pidato belum menjadi keadilan sosial. Keduanya bertemu dalam satu prinsip:
Kepemimpinan bukan kemampuan mengatakan apa yang benar, melainkan kemampuan membuat yang benar bekerja dalam kenyataan.
Inilah yang membuat pasangan Sutami dan Umar menarik sebagai titik awal untuk memahami kepemimpinan. Sutami membawa kita ke dunia proyek, konstruksi, teknologi, dan pembangunan. Umar membawa kita ke dunia keadilan, administrasi, pemerintahan, dan kemaslahatan. Tetapi keduanya bertemu pada satu wilayah yang sama: realitas.
Pemimpin tidak hidup untuk menghasilkan kata-kata tentang perubahan. Pemimpin ada untuk mengubah keadaan. Dan mungkin di situlah ukuran kepemimpinan yang paling sederhana sekaligus paling berat: Setelah pemimpin itu datang, apakah persoalan menjadi lebih terselesaikan? Setelah ia pergi, apakah sistem menjadi lebih baik daripada ketika ia datang? Jika jawabannya ya, maka kepemimpinan telah bergerak dari retorika menuju karya, dari niat menuju sistem, dan dari kekuasaan menuju kemaslahatan.
