Indikator Kemampuan Memahami Materi

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan berikut.

Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan al-Qur’an sebagai sumber utama Hukum Keluarga Islam serta membedakannya dari hasil interpretasi ulama, fikih, dan peraturan hukum yang lahir kemudian.

Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga, hak dan kewajiban suami-istri, perceraian, anak, dan hubungan kekerabatan.

Ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kandungan pokok ayat-ayat hukum keluarga dengan memperhatikan konteks ayat dan hubungan antarayat, bukan hanya berdasarkan terjemahan literal.

Keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar Hukum Keluarga Islam yang terkandung dalam al-Qur’an, seperti keadilan, tanggung jawab, mawaddah wa raḥmah, perlindungan, musyawarah, kepatutan (ma‘rūf), dan kemaslahatan.

Kelima, mahasiswa mampu membedakan antara ketentuan normatif al-Qur’an dengan konstruksi hukum yang dihasilkan melalui proses penafsiran dan ijtihad.

Keenam, mahasiswa mampu menghubungkan beberapa ayat yang memiliki tema hukum keluarga yang sama sehingga tidak memahami suatu persoalan hanya berdasarkan satu ayat.

Ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan pendekatan tekstual dan kontekstual secara sederhana dalam membaca ayat hukum keluarga.

Kedelapan, mahasiswa mampu menjelaskan relevansi nilai dan prinsip al-Qur’an terhadap persoalan Hukum Keluarga Islam kontemporer tanpa melepaskan karakter normatif teks al-Qur’an.

Secara operasional, mahasiswa dapat dikatakan memahami materi apabila mampu memilih satu persoalan keluarga, menemukan sekurang-kurangnya tiga ayat yang relevan, menjelaskan hubungan antarayat, mengidentifikasi prinsip hukum yang terkandung di dalamnya, dan memberikan penjelasan mengenai relevansinya terhadap persoalan keluarga.

Pendahuluan

Al-Qur’an menempati posisi fundamental sebagai sumber utama ajaran dan hukum Islam. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, al-Qur’an memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan perkawinan, pembentukan keluarga, hubungan suami dan istri, hak dan kewajiban anggota keluarga, perceraian, pemeliharaan anak, hubungan kekerabatan, hingga perlindungan terhadap kelompok keluarga yang rentan. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa keluarga dalam perspektif al-Qur’an bukan semata-mata institusi sosial atau hubungan biologis, tetapi merupakan institusi moral, spiritual, sosial, dan hukum yang menjadi salah satu fondasi kehidupan manusia.

Karena itu, mempelajari al-Qur’an sebagai sumber Hukum Keluarga Islam tidak cukup dilakukan dengan menghafalkan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian. Mahasiswa perlu memahami bagaimana ayat tersebut berbicara tentang manusia, keluarga, hak, kewajiban, keadilan, tanggung jawab, serta penyelesaian konflik. Ayat hukum keluarga harus dibaca sebagai bagian dari keseluruhan bangunan nilai al-Qur’an sehingga pemahaman terhadap satu ayat tidak dilepaskan dari ayat lain, konteks pewahyuan, Sunnah Nabi, dan tujuan umum syariat.

Materi ini sekaligus menjadi penerapan langsung dari Materi 5 tentang ‘Ulūm al-Qur’an dan metodologi memahami ayat hukum. Mahasiswa mulai dilatih untuk mengidentifikasi ayat-ayat keluarga, memahami kandungan normatifnya, menghubungkan antarayat, serta melihat bagaimana ayat-ayat tersebut membentuk prinsip dasar Hukum Keluarga Islam.

Kedudukan Al-Qur’an sebagai Sumber Hukum Keluarga Islam

Al-Qur’an merupakan sumber pertama dalam bangunan hukum Islam. Dalam persoalan keluarga, al-Qur’an tidak selalu memberikan ketentuan dalam bentuk perintah atau larangan yang sangat rinci. Sebagian ayat memberikan aturan yang spesifik, sedangkan sebagian lainnya memberikan prinsip, nilai, tujuan, dan kerangka etis yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan hukum melalui Sunnah, ijma‘, qiyas, dan metode ijtihad lainnya.

Karakter tersebut dapat dilihat dalam persoalan perkawinan. Al-Qur’an memberikan prinsip tentang tujuan perkawinan, hubungan laki-laki dan perempuan, hak-hak pasangan, keadilan, mahar, larangan perkawinan tertentu, poligami, perceraian, masa ‘iddah, penyusuan anak, dan berbagai persoalan keluarga lainnya. Namun, keseluruhan ketentuan tersebut harus dibaca dalam satu kesatuan sistem.

Dengan demikian, ketika mahasiswa menemukan suatu ayat yang berkaitan dengan keluarga, pertanyaan pertama bukan sekadar “apa hukumnya menurut ayat ini?”, tetapi juga “persoalan apa yang sedang dibicarakan ayat ini?”, “kepada siapa ketentuan tersebut ditujukan?”, “apa hubungan ayat tersebut dengan ayat sebelum dan sesudahnya?”, “apakah terdapat ayat lain yang membicarakan persoalan yang sama?”, dan “nilai atau prinsip apa yang hendak diwujudkan?” Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan konsekuensi metodologis dari pembelajaran pada Materi 5.

Al-Qur’an tentang Perkawinan

1. Perkawinan sebagai Relasi yang Menghasilkan Sakinah, Mawaddah, dan Raḥmah

Salah satu ayat fundamental mengenai perkawinan adalah QS al-Rūm [30]: 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً

Ayat tersebut menggambarkan pasangan sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Perkawinan diarahkan pada terciptanya sakinah, mawaddah, dan raḥmah. Dengan demikian, perkawinan dalam perspektif al-Qur’an tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum (‘aqd), tetapi juga sebagai relasi kemanusiaan yang memiliki dimensi ketenteraman, kasih sayang, dan tanggung jawab.

Ayat ini penting bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam karena memberikan dasar filosofis bagi hukum perkawinan. Ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami-istri pada akhirnya perlu dibaca dalam kerangka penciptaan kehidupan keluarga yang memungkinkan terwujudnya ketenteraman dan kasih sayang.

Namun demikian, ayat tersebut tidak dapat digunakan sendirian untuk menjawab seluruh persoalan hukum perkawinan. Ia perlu dibaca bersama ayat-ayat lain yang membicarakan akad, hak, kewajiban, nafkah, perceraian, dan hubungan keluarga.

2. Perkawinan dan Asal-Usul Kemanusiaan

QS al-Nisā’ [4]: 1 memberikan kerangka antropologis yang penting:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا

Ayat ini menghubungkan kehidupan keluarga dengan kesatuan asal-usul manusia. Dalam konteks Hukum Keluarga, ayat tersebut dapat menjadi dasar untuk membaca relasi laki-laki dan perempuan dalam kerangka kemanusiaan bersama, tanggung jawab, dan ketakwaan, bukan semata-mata hubungan dominasi.

3. Perkawinan sebagai Institusi yang Perlu Dijaga

QS al-Nisā’ [4]: 21 menyebut perkawinan sebagai mīthāqan ghalīẓan, suatu perjanjian yang kuat:

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Konsep mīthāq memberikan dimensi penting bahwa perkawinan bukan hubungan yang dapat diperlakukan secara sembarangan. Perkawinan mengandung konsekuensi moral dan hukum yang kuat terhadap kedua belah pihak.

Hak dan Kewajiban Suami-Istri

1. Prinsip Mu‘āsyarah bi al-Ma‘rūf

QS al-Nisā’ [4]: 19 memberikan prinsip penting dalam relasi perkawinan:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Perintah untuk mempergauli pasangan dengan ma‘rūf menunjukkan bahwa hubungan suami-istri tidak hanya diatur oleh hak formal, tetapi juga oleh standar kepatutan, kebaikan, dan perlakuan yang layak.

Konsep ma‘rūf menjadi penting dalam studi Hukum Keluarga Islam karena membuka ruang untuk memahami bahwa kehidupan keluarga mempunyai dimensi sosial dan etis. Ketentuan hukum tidak dapat dilepaskan dari cara manusia memperlakukan pasangan secara bermartabat.

2. Hak dan Kewajiban yang Berimbang

QS al-Baqarah [2]: 228 menyatakan:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan hak dan kewajiban suami-istri. Ayat ini memperlihatkan adanya hubungan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Dalam pembacaan hukum keluarga, konsep tersebut dapat dikaji sebagai dasar relasi timbal balik antara pasangan.

Namun, mahasiswa harus berhati-hati untuk tidak langsung menyimpulkan bahwa ayat tersebut berarti “semua hak dan kewajiban harus identik”. Ayat perlu dibaca bersama konteks keseluruhan dan ayat-ayat lain mengenai struktur tanggung jawab keluarga.

3. Nafkah dan Pemeliharaan Anak

QS al-Baqarah [2]: 233 memberikan perhatian terhadap penyusuan anak dan tanggung jawab orang tua:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Ayat tersebut menunjukkan bahwa hubungan keluarga tidak berhenti pada hubungan suami-istri, tetapi juga mencakup tanggung jawab terhadap anak. Konsep pemeliharaan, nafkah, penyusuan, dan perlindungan anak merupakan bagian integral dari Hukum Keluarga Islam.

Poligami dan Prinsip Keadilan

QS al-Nisā’ [4]: 3 merupakan salah satu ayat yang paling sering dibahas dalam Hukum Keluarga Islam:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Dalam pembelajaran ini, ayat tersebut tidak diarahkan untuk langsung menghasilkan satu kesimpulan hukum, tetapi digunakan sebagai latihan metodologis. Mahasiswa perlu membaca ayat 4:3 bersama QS al-Nisā’ [4]: 2 dan ayat-ayat sesudahnya, memahami konteks anak yatim, memperhatikan konsep keadilan, serta membandingkan penafsiran para ulama.

Hal tersebut penting karena ayat hukum keluarga sering memiliki struktur argumentasi yang lebih luas daripada satu potongan ayat. Dengan demikian, mahasiswa dilatih memahami bahwa membaca ayat hukum berarti membaca teks, konteks, hubungan antarayat, dan konstruksi penafsiran.

Al-Qur’an tentang Perceraian

Perceraian merupakan bagian penting dalam konstruksi Hukum Keluarga Islam. Al-Qur’an tidak hanya membicarakan perkawinan, tetapi juga memberikan prinsip dan prosedur yang berkaitan dengan berakhirnya hubungan perkawinan.

QS al-Baqarah [2]: 229 menyatakan:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Ayat ini memperlihatkan bahwa perceraian tidak diletakkan semata-mata sebagai tindakan memutus hubungan, tetapi juga dikaitkan dengan prinsip ma‘rūf dan iḥsān. Bahkan ketika hubungan perkawinan berakhir, terdapat tuntutan moral agar proses tersebut dilakukan dengan cara yang baik.

Prinsip tersebut dilanjutkan dalam QS al-Baqarah [2]: 231:

فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

Dengan demikian, al-Qur’an memberikan prinsip bahwa mempertahankan perkawinan maupun mengakhirinya harus memperhatikan martabat manusia dan tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindakan yang merugikan atau menzalimi pasangan.

‘Iddah dan Perlindungan Perempuan setelah Perceraian

Ketentuan mengenai ‘iddah dapat ditemukan antara lain dalam QS al-Baqarah [2]: 228 dan QS al-Ṭalāq [65]: 1–4.

QS al-Ṭalāq [65]: 1 memberikan perhatian terhadap waktu dan prosedur perceraian:

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian dalam al-Qur’an memiliki dimensi prosedural. Perceraian tidak ditempatkan sebagai tindakan emosional yang dilakukan tanpa pertimbangan, tetapi sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap perempuan, kemungkinan rujuk, masa tunggu, tempat tinggal, dan berbagai persoalan lainnya.

QS al-Ṭalāq [65]: 6–7 kemudian memberikan perhatian terhadap tempat tinggal dan nafkah sesuai kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa setelah perceraian pun terdapat tanggung jawab tertentu yang tidak serta-merta hilang.

Mahasiswa perlu melihat ‘iddah bukan hanya sebagai “masa tunggu”, tetapi sebagai salah satu institusi hukum yang mempunyai dimensi biologis, hukum, sosial, dan perlindungan.

Anak dan Hubungan Keluarga

Al-Qur’an juga memberikan perhatian terhadap anak dan hubungan kekerabatan. QS al-Baqarah [2]: 233 membicarakan penyusuan, sedangkan QS al-Isrā’ [17]: 23–24 memberikan dasar etis mengenai hubungan anak dengan orang tua:

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Perintah berbuat baik kepada orang tua menunjukkan bahwa Hukum Keluarga Islam tidak berhenti pada hubungan horizontal antara suami dan istri. Keluarga merupakan jaringan relasi yang meliputi orang tua, anak, kerabat, dan anggota keluarga lainnya.

QS al-Nisā’ [4]: 36 juga menempatkan hubungan dengan orang tua dan kerabat dalam rangkaian kewajiban sosial setelah perintah menyembah Allah. Dengan demikian, konsep keluarga dalam al-Qur’an mempunyai dimensi individual sekaligus sosial.

Peta Ayat-Ayat Utama Hukum Keluarga Islam

Untuk memudahkan mahasiswa membangun literasi dasar, ayat-ayat hukum keluarga dapat dipetakan sebagai berikut.

Peta tersebut tidak berarti bahwa setiap tema hanya memiliki satu ayat. Sebaliknya, mahasiswa harus memahami bahwa satu persoalan hukum keluarga sering dibangun oleh sejumlah ayat yang saling melengkapi.

Prinsip-Prinsip Hukum Keluarga dalam Al-Qur’an

Jika ayat-ayat tersebut dibaca secara tematik, terlihat sejumlah prinsip besar yang menjadi fondasi Hukum Keluarga Islam.

Prinsip pertama adalah ketenteraman keluarga (sakinah). Perkawinan diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang memberikan ketenangan bagi pasangan.

Prinsip kedua adalah kasih sayang (mawaddah wa raḥmah). Relasi keluarga tidak hanya dibangun berdasarkan kewajiban formal, tetapi juga kasih sayang dan kepedulian.

Prinsip ketiga adalah mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf, yaitu perlakuan yang baik dan patut terhadap pasangan. Prinsip ini memiliki arti penting ketika hukum keluarga berhadapan dengan persoalan konflik rumah tangga.

Prinsip keempat adalah keadilan. Keadilan menjadi salah satu prinsip penting dalam pembicaraan mengenai perkawinan, poligami, hak pasangan, anak, maupun pembagian harta keluarga.

Prinsip kelima adalah tanggung jawab. Perkawinan menghasilkan tanggung jawab terhadap pasangan dan anak. Bahkan ketika perkawinan berakhir, beberapa bentuk tanggung jawab tetap ada.

Prinsip keenam adalah perlindungan terhadap pihak yang rentan. Al-Qur’an memberikan perhatian terhadap perempuan, anak yatim, anak, orang tua, dan anggota keluarga yang berada dalam posisi membutuhkan perlindungan.

Prinsip ketujuh adalah musyawarah. QS al-Baqarah [2]: 233, misalnya, memperlihatkan pentingnya persetujuan dan musyawarah dalam persoalan penyusuan anak. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pengelolaan keluarga tidak semata-mata dibangun melalui relasi perintah dan kepatuhan, tetapi juga melalui pertimbangan bersama.

Cara Membaca Ayat Hukum Keluarga

Pada tahap ini mahasiswa perlu mengulang pola metodologis yang telah dipelajari dalam Materi 5. Ketika berhadapan dengan suatu ayat keluarga, mahasiswa tidak langsung mengambil kesimpulan hukum, tetapi melakukan beberapa tahap pembacaan.

Pertama, mahasiswa menentukan tema hukum yang sedang dibahas. Misalnya perkawinan, mahar, nafkah, poligami, perceraian, ‘iddah, pengasuhan anak, atau waris.

Kedua, mahasiswa membaca teks ayat secara utuh dan memperhatikan kata-kata kunci yang digunakan.

Ketiga, mahasiswa membaca ayat sebelum dan sesudahnya untuk mengetahui struktur pembicaraan.

Keempat, mahasiswa mencari ayat-ayat lain yang membicarakan tema yang sama.

Kelima, mahasiswa melihat asbāb al-nuzūl atau konteks historis apabila tersedia dan relevan.

Keenam, mahasiswa menghubungkan ayat dengan hadis Nabi yang relevan.

Ketujuh, mahasiswa membandingkan penafsiran para mufasir untuk mengetahui bagaimana ayat tersebut dipahami dalam sejarah intelektual Islam.

Kedelapan, mahasiswa mengidentifikasi prinsip hukum dan nilai yang terkandung dalam ayat.

Kesembilan, mahasiswa baru mempertimbangkan relevansi ayat terhadap persoalan Hukum Keluarga Islam kontemporer.

Dengan pola tersebut, mahasiswa belajar bahwa proses memahami hukum dari al-Qur’an merupakan proses ilmiah yang membutuhkan ketelitian, bukan sekadar pencarian satu ayat untuk membenarkan pendapat yang telah ditentukan sebelumnya.

Contoh Latihan: QS al-Nisā’ [4]: 19

Sebagai latihan, mahasiswa dapat diberikan QS al-Nisā’ [4]: 19 tentang perlakuan terhadap perempuan dalam kehidupan perkawinan.

Mahasiswa diminta terlebih dahulu mengidentifikasi kata kunci ‘āshirūhunna dan ma‘rūf. Selanjutnya mahasiswa melihat konteks ayat dan hubungan ayat tersebut dengan persoalan perkawinan dan relasi antara laki-laki dan perempuan. Setelah itu mahasiswa mencari ayat lain yang mempunyai hubungan tematik, seperti QS al-Baqarah [2]: 228 dan QS al-Rūm [30]: 21.

Dari proses tersebut mahasiswa tidak langsung diminta menentukan satu bentuk hukum tertentu, tetapi diminta menemukan prinsip relasi keluarga yang dibangun al-Qur’an. Dengan demikian, mahasiswa dapat melihat bahwa ma‘rūf bukan sekadar kata moral, tetapi mempunyai implikasi terhadap cara memahami hak, kewajiban, perlakuan, dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga.

Hubungan Al-Qur’an, Hadis, Fikih, dan Hukum Keluarga

Dalam pembelajaran ini mahasiswa perlu membedakan empat lapisan yang sering bercampur dalam diskusi Hukum Keluarga Islam.

Pertama adalah al-Qur’an sebagai wahyu. Al-Qur’an menjadi sumber normatif utama.

Kedua adalah Hadis/Sunnah Nabi yang menjelaskan, merinci, memberikan contoh, atau memberikan ketentuan terhadap persoalan yang berkaitan dengan al-Qur’an.

Ketiga adalah fikih, yaitu hasil pemikiran dan ijtihad ulama dalam memahami sumber-sumber syariat. Karena merupakan hasil pemikiran manusia, fikih mempunyai sejarah, metode, perbedaan pendapat, dan perkembangan.

Keempat adalah hukum positif, yaitu aturan yang ditetapkan oleh negara melalui proses legislasi atau regulasi. Dalam konteks Indonesia, Hukum Keluarga Islam dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan kompilasi hukum yang memiliki karakter berbeda dari teks al-Qur’an maupun kitab fikih.

Pembedaan ini sangat penting agar mahasiswa tidak mengatakan bahwa setiap ketentuan dalam kitab fikih atau hukum positif secara otomatis merupakan “bunyi al-Qur’an”. Al-Qur’an merupakan sumber, sedangkan pemahaman dan konstruksi hukum terhadapnya melalui proses interpretasi dan ijtihad.

Relevansi bagi Mahasiswa Hukum Keluarga Islam

Bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam, penguasaan terhadap ayat-ayat keluarga merupakan fondasi akademik yang tidak dapat dipisahkan dari kemampuan metodologis. Mahasiswa tidak hanya dituntut mengetahui bahwa QS al-Rūm [30]: 21 berbicara tentang sakinah, mawaddah, dan raḥmah, QS al-Nisā’ [4]: 3 tentang poligami, QS al-Baqarah [2]: 229 tentang perceraian, atau QS al-Baqarah [2]: 233 tentang penyusuan. Yang lebih penting adalah kemampuan menjelaskan bagaimana ayat-ayat tersebut membangun suatu sistem nilai dan norma tentang keluarga.

Kemampuan tersebut akan menjadi dasar ketika mahasiswa memasuki materi berikutnya tentang hadis sebagai sumber hukum keluarga. Pada tahap selanjutnya mahasiswa akan belajar bahwa banyak ketentuan keluarga dalam Sunnah Nabi mempunyai hubungan langsung dengan ayat-ayat al-Qur’an. Oleh karena itu, pembelajaran al-Qur’an pada materi ini merupakan fondasi sebelum mahasiswa melakukan kajian hadis hukum keluarga.

Kesimpulan

Al-Qur’an merupakan sumber utama Hukum Keluarga Islam yang memberikan ketentuan sekaligus prinsip mengenai perkawinan, relasi suami-istri, hak dan kewajiban, anak, perceraian, ‘iddah, nafkah, dan hubungan kekerabatan. Ketentuan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi membentuk jaringan nilai dan norma yang menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dibangun atas dasar ketenteraman, kasih sayang, keadilan, kepatutan, tanggung jawab, perlindungan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, memahami al-Qur’an sebagai sumber Hukum Keluarga Islam tidak cukup dengan menghafal ayat. Mahasiswa harus mampu membaca teks, memahami konteks, menghubungkan antarayat, memperhatikan Sunnah, mengenali sejarah penafsiran, dan membedakan antara wahyu dengan hasil pemikiran hukum manusia.

Dengan demikian, kompetensi utama yang hendak dibangun dalam materi ini adalah kemampuan bergerak dari “mengetahui ayat” menuju “memahami bangunan hukum keluarga yang dibentuk oleh ayat-ayat al-Qur’an.”

Pertanyaan Diskusi

1. Mengapa al-Qur’an dapat disebut sebagai sumber utama Hukum Keluarga Islam?
2. Apa perbedaan antara al-Qur’an sebagai sumber hukum dan fikih sebagai hasil pemahaman terhadap sumber hukum?
3. Bagaimana QS al-Rūm [30]: 21 menggambarkan tujuan perkawinan?
4. Apa makna mu‘āsyarah bi al-ma‘rūf dalam QS al-Nisā’ [4]: 19?
5. Bagaimana QS al-Baqarah [2]: 228 dapat dibaca dalam konteks hak dan kewajiban suami-istri?
6. Mengapa QS al-Nisā’ [4]: 3 tidak cukup dipahami secara terpisah dari ayat-ayat di sekitarnya?
7. Apa prinsip yang dapat ditemukan dalam QS al-Baqarah [2]: 229–231 tentang perceraian?
8. Bagaimana al-Qur’an memberikan perlindungan terhadap anak dalam QS al-Baqarah [2]: 233?
9. Apa perbedaan antara norma al-Qur’an, interpretasi mufasir, fikih, dan hukum positif?
10. Pilih satu persoalan Hukum Keluarga Islam dan tunjukkan sekurang-kurangnya tiga ayat al-Qur’an yang dapat digunakan untuk menganalisis persoalan tersebut.

Tugas Mahasiswa

Mahasiswa memilih satu tema Hukum Keluarga Islam, misalnya perkawinan, mahar, poligami, hak dan kewajiban suami-istri, nafkah, perceraian, ‘iddah, pengasuhan anak, atau hubungan orang tua dan anak. Mahasiswa kemudian menemukan sekurang-kurangnya tiga ayat yang relevan, menjelaskan hubungan antarayat, mengidentifikasi prinsip hukum yang terkandung di dalamnya, serta menjelaskan relevansinya terhadap persoalan Hukum Keluarga Islam.

Tugas tidak diarahkan untuk menghasilkan fatwa atau keputusan hukum, tetapi untuk melatih kemampuan membaca, menghubungkan, dan memahami ayat-ayat hukum keluarga secara metodologis.

Referensi Utama

Manna‘ Khalīl al-Qaṭṭān, Mabāḥith fī ‘Ulūm al-Qur’ān.

Badr al-Dīn al-Zarkashī, al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān.

Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, al-Itqān fī ‘Ulūm al-Qur’ān.

Muḥammad ‘Abd al-‘Aẓīm al-Zurqānī, Manāhil al-‘Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān.

Wahbah al-Zuḥaylī, al-Tafsīr al-Munīr.

Wahbah al-Zuḥaylī, al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh.

Muḥammad ‘Alī al-Ṣābūnī, Rawā’i‘ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām.

Muḥammad ‘Abdullāh Draz, al-Naba’ al-‘Aẓīm.

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah.

Ayat-Ayat Pokok untuk Dikuasai

QS al-Nisā’ [4]: 1, 3–4, 19, 21, 34–35, 36.

QS al-Baqarah [2]: 221, 228–233, 236–237, 240–242.

QS al-Rūm [30]: 21.

QS al-Ṭalāq [65]: 1–7.

QS al-Isrā’ [17]: 23–24.

QS al-Aḥzāb [33]: 49.

QS al-Mujādilah [58]: 1–4.

QS al-Nūr [24]: 32–33.

QS Luqmān [31]: 14.

QS al-Nisā’ [4]: 7, 11–12, 176 untuk pengantar hubungan keluarga dan hukum waris.